Serap Anggaran, Bangun Indonesia!

July 11, 2015

Serap Anggaran, Bangun Indonesia!

Categories: Kajian

Menurut data BPS, di kuartal 1 tahun 2015 Indonesia hanya mampu tumbuh 4,7% atau di bawah target yang ditetapkan pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 (APBN-P 2015), yaitu 5,7%. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami tren perlambatan yang mana pada kuartal yang sama tahun 2014 pertumbuhan mencapai 5,2% dan tahun 2013 mencapai 6%. Lalu kenapa pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat? Menurut katadata.co.id, 3 komponen yang turut menyumbang perlambatan ekonomi di Indonesia adalah turunnya belanja pemerintah, rendahnya konsumsi masyarakat, dan melambatnya kinerja ekspor dan impor.

Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan menguji hipotesis tersebut ke teori yang telah dipelajari di mata kuliah Pengantar Ekonomi 2. Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. GDP inilah yang dijadikan tolak ukur dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. GDP menurut pendekatan pengeluaran memiliki rumus :

GDP = C + I + G + NX

C = Konsumsi masyarakat
I = Investasi
G = Pengeluaran pemerintah
NX = Net export

Jika berdasarkan katadata.co.id penyebab perlambatan ekonomi adalah 3 komponen yang disebutkan diatas. Maka komponen itu mempengaruhi unsur ‘C’, ‘G’, dan ‘NX’. Jika 3 komponen itu mengalami penurunan, maka benar GDP sebagai indikator pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan, ceteris paribus. Namun pada tulisan ini, penulis akan lebih berfokus pada unsur ‘G’.
Berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna 13 Mei 2015 lalu, presiden menegaskan bahwa permasalahan penyerapan anggaran (belanja pemerintah) dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi, dan lain-lainnya. Presiden Jokowi juga menegaskan jika permasalahan penyerapan anggaran dapat terjadi karena masalah yang berkaitan dengan organisasi kementerian yang selanjutnya masuk ke masalah pencairan anggaran.Pernyataan Presiden Jokowi juga diperkuat oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil. Menurutnya, keterlambatan penyerapan anggaran disebabkan oleh masalah birokrasi. Beberapa kementerian terlambat melakukan tender karena perubahan nomenklatur yang belum selesai. Selain masalah birokrasi, ternyata pada awal tahun penyerapan anggaran juga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan saat mendekati akhir tahun.Menurut Yustika (2012), terdapat beberapa aspek yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun, yaitu :

Setiap kementerian dan lembaga terlebih dahulu melakukan penelaahan atas perencanaan terkait dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam APBN. Penelahaan yang dilakukan tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan. Lambatnya penyerapan anggaran disebabkan karena sebagian proyek/program sejak awal tidak diikuti dengan jadwal yang jelas, ataupun jadwal tersebut hanya sebagai panduan bukan sebagai target pelaksanaan. Selain itu, tidak adanya inisiatif untuk melaksanakan program/proyek yang sudah ditetapkan karena menganggap waktu untuk pelaksanaan anggaran relatif masih lama.
Adanya proses tender yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan program. Setiap program yang berjalan dengan nilai proyek yang besar dan pengerjaan yang rumit, sesuai dengan aturan harus melalui proses tender yang memakan waktu berbulan-bulan, sehingga pelaksanaan program tersebut pada awal tahun belum dapat dimulai. Apabila jumlah perusahaan yang mengikuti tender kurang dari persyaratan maka harus dilakukan tender ulang, dan hal itu akan semakin menghambat pelaksaan program.
Terdapat beberapa jenis program/proyek tertentu yang tidak bisa dilaksanakan pada awal tahun. Program-program seperti monitoring dan evaluasi atas program/proyek yang dijalankan pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun.Selain itu juga terdapat kegiatan yang pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan musim khususnya yang berkaitan dengan pertanian, misalnya subsidi benih dan pupuk yang baru tepat diberikan saat musim tanam sekitar bulan September/Oktober.

Keterlambatan penyerapan anggaran akan menyebabkan efek multiplier pertumbuhan ekonomi melambat. Jika pengeluaran pemerintah berkurang, maka Aggregate demandakan berkurang. Jika Aggregate demand berkurang atau bergeser (shifting) ke kiri, maka kuantitas dan harga keseimbangan akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan industri-industri kecil ‘gulung tikar’ karena keuntungan yang didapatkan cenderung berkurang. Jika dilanjutkan, tutupnya beberapa industri kecil akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, pengangguran memberikan banyak dampak negatif yang salah satunya menurunkan daya beli masyarakat dan akhirnya kembali memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena dampak penyerapan anggaran yang besar, pemerintah sebaiknya segera menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan organisasi kementerian. Segera mengadakan pengisian jabatan-jabatan penting terutama eselon 1 yang berkaitan dengan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) agar anggaran segera dialokasikan dan memicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbaikan perencanaan penggunaan anggaran dan kinerja dari pegawai pemerintah harus terus dilakukan. Pemberian ‘vitamin’ berupa tambahan tunjangan seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak merupakan hal baik, karena dengan naiknya kesejahteraan dari pejabat strategis peluang melakukan fraud akan cenderung berkurang dan pada akhirnya kembali memicu pertumbuhan ekonomi yang didambakan Indonesia. Namun perludiingat bahwa selain pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan berkaitan dengan pemerataan juga harus dipriotaskan agar koefisien gini Indonesia membaik dan akhirnya rakyat sejahtera.

Referensi :