Jokowi : Melawan Sekutu Sendiri

July 9, 2015

Jokowi : Melawan Sekutu Sendiri

Categories: Kajian

“Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely”

Budi Gunawan menjadi sosok yang kontroversial setelah Presiden Jokowi menetapkannya sebagai calon tunggal kapolri pada 9 Januari 2015. Pengangkatan perwira tinggi polisi berbintang tiga tersebut dihubung-hubungkan karena kedekatannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setelah sebelumnya menjadi ajudan mantan presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri. Lalu apa yang menjadikannya kontroversial? Komjen Pol Budi Gunawan menjadi kontroversial setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) persis sebelum dia akan menjalani Fit and Proper Test di DPR dan tetap diluluskan dan disetujui oleh Komisi III DPR menjadi Kapolri. Dari total 10 fraksi di Komisi III DPR hanya Partai Demokrat yang menolak sementara 9 fraksi lainnya menyetujui dengan musyawarah mufakat secara aklamasi.

Desakan demi desakan dilancarkan para ahli dan masyarakat agar presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun, beliau lebih memilih untuk menunggu keputusan hukum yang sedang berlangsung. Merasa tidak sah dengan penetapan status tersangkanya, Budi Gunawan melalui tim pengacaranya mengajukan praperadilan terhadap KPK yang menuntutnya dengan kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Praperadilan tersebut ditangani oleh hakin tunggal Sarpin Rizaldi.

Di sisi lain, sejak penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka satu per satu pimpinan KPK mengalami ‘kriminalisasi’. Bermula dari wakil ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu hingga ketua KPK Abraham Samad yang juga ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan dan menyalahgunakan wewenang semasa menjabat Ketua KPK. Sementara 2 pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen juga dilaporkan ke Bareskrim Polri, namun belum ditetapkan sebagai tersangka karena Presiden Jokowi memerintahkan untuk menunda kasusnya.

Kontroversi semakin menjadi setelah hakim tunggal Praperadilan BG, Sarpin Rizaldi, memenangkan Budi Gunawan dan mencabut status tersangka darinya. Disini KPK semakin kelang-ketir karena kasasi yang diajukan atas hasil praperadilan ditolak oleh Mahkamah Agung. Budi Gunawan telah menang telak atas komisi anti-rasuah tersebut. Sekarang tak ada lagi alasan bagi Presiden Jokowi untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun, hal yang luar biasa kembali terjadi. Presiden Jokowi berbekal nasihat dari tim 9, tim yang khusus dibentuk untuk membantu presiden mengatasi masalah KPK-Polri, menggunakan hak prerogratifnya membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan berani Jokowi karena harus melawan ‘sekutunya’ sendiri yang pastinya berdampak pada hubungan di internal mereka. Untuk menyelamatkan KPK dari kekosongan pimpinan, Jokowi mengangkat 3 pimpinan KPK sementara dan menonaktifkan 2 pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang sedang menjalani proses hukum.

Selanjutnya, apa pandangan mahasiswa dan masyarakat awam tentang ‘Jokowi : Melawan Sekutu Sendiri’ ini?

Konflik Politik
Hasil diskusi dengan Bu Allena, seorang penjual produk tekstil di Pasar Depok Jaya menyatakan bahwa dia tidak terlalu paham akan masalah yang terjadi. Baginya penetapan status tersangka pada BG yang menimbulkan konflik antara KPK-Polri hanyalah masalah konflik kepentingan politik belaka. Bu Allena tidak terlalu peduli akan masalah politik karena yang terpenting baginya adalah masalah ekonomi yang berkaitan dengan harga bahan-bahan pokok. Bu Allena juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak tegas.

Petugas Partai
Hasil diskusi dengan Abang Adrian, seorang mahasiswa FEB UI menyatakan pemilihan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri sudah merupakan sebuah kesalahan karena Budi Gunawan memiliki track record buruk dan sebelumnya pernah diperiksa berkaitan dengan rekening gendut. Menurut Abang, Jokowi hanyalah petugas partai yang tunduk pada sang ketua umum, Megawati Soekarno Putri. Abang mengkritik Presiden Jokowi yang kalah dominan dengan Megawati dan PDIP, seharusnya Jokowi lah yang menentukan setiap keputusan tidak dibayang-bayangi kepentingan partai. Namun, dilain sisi Abang mengapresiasi keputusan Jokowi yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Pembatalan ini bagai simbol perlawanan Jokowi terhadap PDIP. Disitulah Jokowi baru menunjukkan hak prerogratifnya.

Keraguan akan Budi Gunawan
Hasil diskusi dengan Aditya Padmanaba, seorang mahasiswa FEB UI menyatakan keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai keputusan yang tepat karena walaupun Budi Gunawan tidak lagi berstatus tersangka, namun masyarakat sudah cenderung berpikir negatif akan dia. Proses hukum Budi Gunawan juga diragukan kebersihannya, masalah kepentingan, dan politik sangat kental disini.

Keberanian sang Presiden
Hasil diskusi dengan Jethro Julian, seorang mahasiswa FH UI menyatakan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah hak prerogratif presiden sehingga pembatalan pelantikan Budi Gunawan tidak melanggar konstitusi. Menurut Jethro, berdasarkan kuliah umum yang dia ikuti dengan narasumber salah satu anggota wantimpres. Pengangkatan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri bukanlah keinginan Jokowi, namun karena desakan partai. Jika Jokowi tidak melakukannya, Jokowi terancam posisinya digoyang dan tidak didukung di parlemen. Jokowi berharap proses hukum memutuskan Budi Gunawan sah sebagai tersangka sehingga beliau tidak ada tekanan untuk membatalkan pelantikannya. Namun, karena Hakim Sarpin memberikan tafsir yang terlalu luas pada praperadilan, Sarpin melepas status tersangka dari Budi Gunawan. Ternyata biarpun begitu, Presiden Jokowi tetap membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Keputusan tersebut sangat berani karena hubungan dengan partai pendukung dipastikan merenggang. Dampak dari keputusan tersebut menyebabkan partai KMP banyak memberi dukungan. Jokowi seperti berganti sekutu pada saat itu. Namun, sekarang ketegangan politik telah mereda dan apresiasi untuk Jokowi karena memilih keputusan yang tepat.

Keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sudah tepat secara moral dan konstitusional. Sekarang mari kita bersama-sama Revolusi Mentalkan Indonesia, tidak sebatas tagline kampanye semata.

Sumber Referensi :